COP31 dibuka di Antalya, Turki, pada 9 November 2026. Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan negosiasi iklim selama dua minggu di tengah ketegangan geopolitik dan ketidakpastian mengenai kerja sama internasional. Melansir laporan Eurasia Business News , COP31 akan berfokus pada percepatan transisi energi bersih, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta perwujudan janji pendanaan iklim menjadi dukungan nyata. KTT Perubahan Iklim ini dilaksanakan setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Perjanjian Paris, efektif sejak 27 Januari 2026. Dengan mundurnya Washington, Uni Eropa dan negara-negara ekonomi besar lainnya menghadapi tekanan yang lebih besar untuk menjaga momentum, sembari memastikan perbedaan pendapat mengenai pendanaan dan tanggung jawab tidak menghambat jalannya negosiasi. COP31 menerapkan pengaturan kepemimpinan yang tidak biasa. Turki memegang kursi kepresidenan resmi sekaligus menjadi tuan rumah konferensi, sementara Australia bertindak sebagai Presiden Negosiasi. Turki mengawasi agenda aksi dan pengadopsian keputusan, sedangkan Australia memimpin proses negosiasi serta penyusunan draf teks. Struktur ini menghubungkan prioritas negara tuan rumah dengan perspektif Australia dan kawasan Pasifik. Pertemuan persiapan di Fiji serta sesi para pemimpin di Tuvalu dirancang untuk menempatkan kekhawatiran negara-negara Pasifik sebagai pusat dari proses ini, khususnya terkait tantangan yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan yang rentan. Keberhasilan konferensi ini akan bergantung pada kemampuan untuk menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam kesepakatan yang dapat dilaksanakan, alih-alih membiarkan prioritas diplomatik yang saling bersaing memecah agenda yang ada. Keputusan AS untuk keluar menciptakan tantangan dalam hal kepemimpinan terhadap upaya melawan perubahan iklim. AS secara resmi meninggalkan Perjanjian Paris satu tahun setelah Presiden Donald Trump memulai proses penarikan diri. Tindakan AS ini melemahkan partisipasi dalam kerangka kerja internasional utama untuk membatasi pemanasan global. Namun, penarikan diri AS tidak mengakhiri perjanjian tersebut ataupun menghapus komitmen negara-negara lain. Pertanyaan mendesak di Antalya adalah apakah para peserta yang tersisa dapat mempertahankan kerja sama dan menunjukkan bahwa aksi iklim tetap layak secara politik dan ekonomi tanpa kepemimpinan pemerintah federal AS. Bagi para negosiator Eropa, hal ini berarti mereka harus memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam diskusi mengenai pendanaan serta aturan yang mengatur kerja sama iklim internasional. Transisi energi diperkirakan akan mendominasi diskusi di COP31. Sebuah draf janji kepresidenan COP31 mengusulkan peningkatan porsi listrik dalam permintaan energi global, dari sekitar 23% saat ini menjadi 35% pada tahun 2035. Namun, elektrifikasi harus dipertimbangkan bersamaan dengan sumber-sumber yang memasok listrik tersebut. Memperluas penggunaan listrik dan beralih dari bahan bakar fosil merupakan tujuan yang saling berkaitan, bukan tolok ukur kemajuan yang dapat saling menggantikan. Para negosiator juga akan kembali membahas cara untuk memajukan transisi meninggalkan bahan bakar fosil, sebagaimana disepakati di Dubai pada tahun 2023. Menyusul COP30, Brasil menerbitkan peta jalan sukarela mengenai peralihan dari bahan bakar fosil, yang akan dibahas pada COP31. Tantangan COP31 adalah melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan umum menuju implementasi yang kredibel, dengan tetap mengakomodasi situasi nasional yang berbeda-beda. Inti dari COP31 terletak pada implementasi: apakah komitmen pendanaan benar-benar menghasilkan sumber daya yang dapat diakses oleh negara-negara yang menghadapi perubahan iklim. Pada COP29, negara-negara maju sepakat untuk memimpin upaya mobilisasi dana setidaknya sebesar US$300 miliar atau Rp 5.431 triliun (kurs Rp 18.100 per US$) per tahun bagi negara-negara berkembang pada tahun
Ver más en News Today