JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam tindak pidana kekerasan seksual yang diduga melibatkan seorang kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Arifah menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan. Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban, kata Arifah pada hari Ahad (15/11/2026). Arifah meminta aparat menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam kasus ini. Regulasi ini menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk perlindungan dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi selama proses hukum berlangsung. KemenPPPA berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan korban memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tim di daerah telah bergerak cepat melakukan penjangkauan langsung, mendampingi korban dalam proses pemeriksaan medis (visum et repertum), dan melakukan penguatan psikologis. Untuk menjamin keamanan dan pemulihan, korban saat ini juga telah ditempatkan di rumah aman milik UPTD PPA Provinsi NTT. Arifah mengapresiasi keberanian korban dan pihak keluarga yang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Arifah meyakini keberanian ini menjadi langkah krusial memberikan efek jera dan menutup celah bagi pelaku untuk lepas dari hukuman. 'Kami bersama-sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT dan pihak-pihak terkait akan mengawal proses hukum yang berlangsung. Saat ini kasus masih diselidiki di Kepolisian Daerah NTT,' kata Arifah. Kemen PPPA mengimbau masyarakat untuk menghormati privasi korban, tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi privasi korban, serta tidak membangun opini yang dapat menimbulkan tekanan atau trauma tambahan. Sebelumnya, Bupati Kupang Yosef Lede diduga memperkosa mahasiswi berinisial RWM (21 tahun). Dugaan pemerkosaan tersebut terjadi di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT. #PPPA #KekerasanSeksual #NusaTenggaraTimur #ArifahFauzi
También lo cubren: republika.co.id - Republika Online RSS Feed, republika.co.id - Republika Online RSS Feed (Indonesia).
Ver más en NewsToday