Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) secara aktif mendorong optimalisasi produktivitas sawit nasional melalui penerapan praktik budidaya pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices serta penguatan kemitraan strategis. Langkah krusial ini dinilai sangat mendesak untuk menghadapi dinamika transisi energi, khususnya dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan bahan baku biodiesel seiring dengan rencana kebijakan peningkatan mandatori dari B40 menuju B50. Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Aziz Hidayat, menyampaikan pentingnya penguatan aspek tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta. Kebutuhan minyak sawit yang semakin meningkat untuk memenuhi pasar domestik dan implementasi biodiesel menuntut adanya perbaikan menyeluruh pada sektor hulu hingga hilir. Dari sisi kinerja, produksi sawit nasional menunjukkan tren peningkatan yang positif. Angka produksi yang sebelumnya berada di kisaran 48,16 juta ton diperkirakan mengalami kenaikan menjadi 51,66 juta ton. Catatan produksi hingga bulan Juli juga menunjukkan kenaikan dari 33,4 juta ton menjadi 35,6 juta ton. Selain itu, kinerja ekspor sektor ini turut mencatatkan hasil gemilang dengan nilai mencapai 23,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencatatkan 20,9 miliar dolar AS. Devisa negara dari sektor ini tercatat mencapai angka ratusan triliun rupiah dan diharapkan terus menguat. Meskipun angka produksi secara umum mengalami kenaikan, tantangan terkait produktivitas di tingkat kebun masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan dan cenderung stagnan di sejumlah daerah. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dinilai memerlukan perhatian serta dorongan yang lebih besar untuk memperbaiki kondisi tanaman pekebun sekaligus mengamankan ketersediaan pasokan bahan baku jangka panjang. Realisasi program PSR hingga saat ini telah mencakup ratusan ribu hektare lahan dengan melibatkan banyak pekebun mandiri di berbagai wilayah. Namun, pelaksanaan program peremajaan tersebut masih menemui berbagai kendala di lapangan, terutama yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen legalitas seperti Surat Tanda Daftar Budidaya, Sertifikat Hak Milik, persoalan kebun yang berada di dalam kawasan hutan, hingga kekhawatiran para pekebun terkait proses hukum. GAPKI berupaya mendorong penyelesaian kendala ini melalui pola kemitraan yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu. Melalui pendampingan yang intensif dan pemenuhan dokumen yang disyaratkan, para pekebun juga diharapkan dapat lebih mudah memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil guna memperkuat tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Fuente: Republika Online
También lo cubren: Antara News (Indonesia), Berita Terkini - ANTARA News, antaranews.com - Berita Terkini - ANTARA News, antaranews.com - Berita Terkini - ANTARA News (Indonesia), republika.co.id - Republika Online RSS Feed, republika.co.id - Republika Online RSS Feed (Indonesia).
Ver más en NewsToday